Kabupaten Pangandaran

1726 Hits

Profil

Lambang kabupaten pangandaran.jpgKabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat.

Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama.

peta-kabupaten

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km.

Batas Wilayah

No. Arah Batas Wilayah
1 Utara Kabupaten Ciamis : (1). Kecamatan Banjarsari : Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa. (2). Kecamatan Pamarican : Desa Sidarahayu, Purwadadi, SidamulihKabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Karangjaya : Desa Citalahab. (2). Kecamatan Cineam : Desa Cisarua
2 Timur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah : (1). Kecamatan Kedungreja : Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya. (2). Kecamatan Patimuan : Desa Sidamukti, Patimuan, Rawaapu, Cinyawang, Purwodadi
3 Barat Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Cikatomas : Desa Pasanggrahan. (2). Kecamatan Panca Tengah : Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari. (3). Kecamatan Cikalong : Desa Cimanuk. (4). Kecamatan Salopa :Desa Mulyasari
4 Selatan Samudera Indonesia

Penduduk

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2014, perempuan berjumlah 212.022 jiwa dan laki-laki berjumlah 210.564 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :

Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
0 – 5  14.663 13.367 28.030
5 – 14 36.815 34.979 71.794
15 – 44 103.503 104.395 207.898
45 – 64 49.687 49.783 99.470
65+ 16.715 18.596 35.331

Pembagian Administrasi

Undang-undang nomor 21 tahun 2012 mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012. Kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan, yaitu :

  1. Cigugur
  2. Cijulang
  3. Cimerak
  4. Kalipucang
  5. Langkaplancar
  6. Mangunjaya
  7. Padaherang
  8. Pangandaran
  9. Parigi
  10. Sidamulih

Sejarah

Pada awalnya desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari Suku Sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam Bahasa Sunda nya disebut andar setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran berasal dari dua buah kata “Pangan” dan “Daran” yang artinya pangan adalah “Makanan” dan daran adalah “Pendatang”. Jadi Pangandaran artinya “Sumber Makanan Para Pendatang”. Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu di samping daerah itu terdapat tanjung di daerah ini pun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa sunda pangnanjung-nanjungna (paling subur atau paling makmur).

Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan, sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putrapinggan, Kalipucang, Pangandaran sekitar abad XIV M. setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor. Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang yang salah satu versi mengatakan bahwa dia masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pagauban, namun sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo (Bajak Laut) karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hasil bumi kepada mereka, karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik (gagal panen).

Pada tahun 1922, penjajahan Belanda oleh Y. Everen (Presiden Priangan) Pananjung dijadikan taman baru, pada saat melepaskan seekor banteng jantan, tiga ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis – jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha. Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37, 70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/1993 pengusahaan wisata Taman Wisata Akam Pananjung, Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.

Motto

JAYA KARSA MAKARYA PRAJA, Jaya adalah kemenangan atau keunggulan; Karsa adalah ide – ide atau daya cipta yang selalu unggul dan sukses dalam pembangunan; Makarya adalah mendirikan, membangun, mengerjakan hasil pekerjaannya indah dan megah; Praja adalah Negara atau negeri dan pemerintahan yang kuat, tegar, dan tangguh; Makna motto “Jaya Karsa Makarya Praja” adalah bahwa pembangunan Kabupaten Pangandaran lahir dari ide – ide dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Pariwisata

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

Pertanian

Selain potensi parawisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan.

Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan.

Perikanan

Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran.

Peternakan

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor.

Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisaladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

Sumber: Situs Kabupaten Pangandaran, Wikipedia

Keunggulan

Kabupaten Pangandaran DOB Terbaik di Indonesia

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Daerah (DOB) terbaik dari 18 kabupaten/kota DOB di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2012 lalu. Pangandaran dinilai paling mampu mempersiapkan seluruh aspek suprastruktur pemerintahan pasca ditetapkan sebagai DOB.

Penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad, mengaku bersyukur atas prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh komponen di Pangandaran yang menginginkan adanya perubahan setelah ditetapkan sebagai DOB.

“Meski nilainya belum mencapai kategori baik atau di angka 70, tetapi dengan nilai 68,80 Pangandaran tertinggi di banding dengan kabupaten/kota dan provinsi DOB lainnya di Indonesia. Daerah lain masih dinilai 62, 64 dan dan jika dibandingkan selisih nilainya cukup jauh,” ujarnya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Menurut Daud, dalam penilaian DOB terbaik, Kemendagri menggunakan 10 krateria tugas Daerah Otonom Baru (DOB), seperti menyusun SKPD, mengisi jabatan di SKPD, perpindahan aset, perpindahan personil, Perda dan lainnya.

“Pangandaran belum masuk kategori sangat baik, karena masih ada 2 krateria yang belum dipenuhi, yaitu pembuatan RTRW dan pusat perkantoran. Kedua krateria itu nanti harus dipenuhi oleh Bupati definitif,” ujarnya.

Daud menjelaskan, dari 18 DOB di Indonesia yang usianya dibawah 3 tahun dengan awal pembentukan tahun 2012, diwajibkan memberikan laporan data capaian kinerja yang dilakukan setiap enam bulan sekali ke Kemendagri. “Dari penilaian tahun 2015, Kabupaten Pangandaran sudah mampu menyelesaikan 8 krateria tugas DOB. Tentunya ini sangat luar biasa, dalam waktu 3 tahun hanya Pangandaran saja yang mampu memenuhi 8 krateria tugas DOB,” ujarnya.

Daud menambahkan dengan capaian yang sudah diraih saat ini diharapkan bisa menjadi motivasi kedepan untuk lebih meningkatkan prestasi. Sehingga, kata dia, cita-cita pemekaran yang ingin mewujudkan Pangandaran sebagai daerah maju dan rakyatnya sejahtera bisa segera terwujud.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengapresiasi prestasi yang diraih Kabupaten Pangandaran. Pangandaran, kata dia, sebagai DOB satu-satunya di Jawa Barat (yang ditetapkan tahun 2012), bisa menjadi terbaik di Indonesia. “ Kami pun bangga dengan prestasi ini. Meski di Jawa Barat hanya Pangandaran saja, tetapi bisa menjadi yang terbaik,” ujarnya, kepada Koran HR, belum lama ini.

Pemprov Jabar, kata Aher, akan terus memberikan dukungan agar Kabupaten Pangandaran kedepan bisa segera menjadi daerah yang mandiri. “ Dari aspek anggaran Pangandaran terus kami bantu. Selain itu, kami pun akan mendirikan kampus Unpad (Universitas Padjadjaran) program luar domisili di Pangandaran guna menunjung peningkatan Sumber Daya Manusia,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR) Baca selengkapnya di sini...

Data Wilayah

Obyek Wisata

West Java Inc

Pantai Pangandaran

Pantai Pangandaran merupakan salah satu pantai di Jawa Barat yang terkenal karena keindahan dari pemandangan yang diberikan, tidak sedikit wisatawan yang datang ke pantai ini selama musim liburan. Pantai yang

Perizinan & Pembiayaan

Profil BPPTPM Kabupaten Pangandaran

Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal  mempunyai kedudukan  sebagai  unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal dipimpin  oleh  seorang  Kepala Badan  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya  menyelenggarakan  fungsi :

  1. penyiapan   bahan  perumusan  kebijakan  umum  di  bidang penyelenggaraan  pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  2. perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  penyelenggaraan  pelayanan penanaman  modal, perizinan, dan non perizinan;
  3. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  4. evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  5. pengembangan  prosedur  penyelenggaraan  pelayanan penanaman modal, perizinan,  dan non perizinan;
  6. pelaksanaan promosi penanaman modal;
  7. fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
  8. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  9. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  10. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  11. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  12. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  13. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Adapun Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  dan Penanaman  Modal membawahi 2 bidang, yaitu:

Bidang Pelayanan Perizinan  

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan  fungsi :

  • menyusun  rencana  kinerja, rencana operasional  dan  penetapan kinerja  bidang  pelayanan  pengolahan data perizinan dan non perizinan;
  • menyiapkan  bahan  pengendalian  dan  pelaksanaan  norma,  standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan  penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • mengkaji,  merumuskan,  dan  menyusun  pedoman  tata  cara  dan pelaksanaan  pelayanan terpadu  satu  pintu  kegiatan  penanaman modal  yang  menjadi  kewenangan  Kabupaten berdasarkan  pedoman tata  cara  dan  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • melaksanakan  kegiatan  di  bidang pelayanan pengolahan data perizinan,  dan  non perizinan;
  • melaksanakan  penerimaan  dan  penelitian  kelengkapan  dan kebenaran  administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
  • memberikan  izin  usaha  kegiatan  penanaman  modal  dan  non perizinan  yang  menjadi kewenangan Kabupaten;
  • melaksanakan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  berdasarkan pendelegasian  atau  pelimpahan wewenang  dari  lembaga  atau instansi  yang  memiliki  kewenangan  perizinan  dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • memberikan  usulan  persetujuan  fasilitas  fiskal  nasional,  bagi penanaman  modal  yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • menyelenggarakan koordinasi penelitian lapangan;
  • melaksanakan  pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
  • melaksanakan pemberian informasi status permohonan pelayanan  dan menyampaikan informasi keputusan  atas  permohonan  pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
  • melaksanakan  monitoring, evaluasi dan  pengembangan  standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan ;
  • menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan dan statistik data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • melaksanakan pengelolaan pengembangan  dan  pemeliharaan  data sistem  informasi pelayanan  berbasis teknologi informasi;
  • melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan sesuai  dengan  bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi dimaksud di atas, Bidang Pelayanan Perizinan dapat membentuk dan atau dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kompetensi dan keahlian. Tim teknis sebagaimana dimaksud merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat  Daerah  terkait  yang  mempunyai  kewenangan  untuk pelayanan perizinan.

Bidang Penanaman Modal 

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

  • melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten;
  • melaksanakan,  mengajukan  usulan  materi  dan  memfasilitasi kerjasama  internasional  di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten;
  • mengkaji,  merumuskan, dan  menyusun  kebijakan  teknis pengendalian  pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten;
  • melaksanakan pemantauan,  bimbingan,  dan  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  • melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan sesuai  dengan  bidang tugasnya.

Struktur Organisasi BPPTPM

Sumber: BPPTPM Kabupaten Pangandaran