Profil

Lambang Kabupaten Bogor.pngKabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan.

Saat ini, wilayah Kabupaten Bogor terbagi atas 40 kecamatan, 410 desa dan 16 kelurahan (berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2003 dan Permendagri nomor 35 tahun 2002). Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.

Penduduk

Saat ini populasi penduduk di Kabupaten Bogor mencapai hampir 5.000.000 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, membuat Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Sejak masa Orde Baru banyak pendatang yang memilih Kabupaten Bogor karena lokasinya yang tak jauh dari Jakarta kebanyakan pendatang dari Suku Jawa, bahkan di Kecamatan Cibinong populasi orang Jawa mencapai 32% dan di Kecamatan Gunung Putri 30%. Sementara di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari populasi orang Jawa dibawah 3%.

Berdasarkan Etnis

  1. Suku Sunda 69%
  2. Suku Jawa 21%
  3. Suku Betawi 4%
  4. Lainnya 6%

Sejarah

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalian untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati (Kampung Empang sekarang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap akhlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van de Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ‘ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan’. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu :

  1. Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.
  2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.
  3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.

Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat(dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian dibeberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor.

Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogormengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya. Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusatdan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu

Jalur utama

Kabupaten Bogor dilintasi jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Jalan tol ini adalah jalur wisata utama dari Jakarta menuju Bandung. Jalur ini melewati rute Jalan Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Bandung. Jalur Ciawi-Puncak merupakan salah satu yang terpadat pada musim libur, karena kawasan tersebut merupakan tempat berlibur warga Jakarta dan sekitarnya.[3]

Apabila jalur wisata utama tersebut macet, yang biasanya terjadi pada hari-hari libur, maka dapat menggunakan rute alternatif melewati Cibubur-Cileungsi-Jonggol-Cariu-Cianjur-Bandung.

Untuk angkutan kereta api, terdapat jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Bogor yang jalur kereta apinya berlanjut hingga ke Sukabumi, Cianjur dengan menggunakan Kereta Rel Diesel (KRD), dan akhirnya di Padalarang.

Untuk angkutan bus antarkota, Bus antarkota antarprovinsi biasanya agen di Terminal Cileungsi, Ada beberapa PO Bus seperti PO. Sumber Alam, PO Rosalia Indah, PO. Ramayana, PO. Santoso, PO. Maju Lancar, PO. Sinar Jaya, PO. Harapan Jaya, PO. New Shantika, PO. Haryanto, PO. Bejeu, PO. Kramat Jati, PO. Rukun Jaya, PO. Dedi Jaya, PO. Dewi Sri, PO. Agra Mas dan PO. Gunung Harta.

Sarana transportasi di wilayah Kabupaten Bogor adalah Angkutan perkotaan (Angkot), Angkutan pedesaan (Angkudes), Ojek motor, Becak kayuh dan Delman (Kereta kuda).

Kode Area Teleponnya 021 hanya sampai di Cibinong, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi dan Bojonggede

Pembagian wilayah

Kabupaten Bogor Terdiri atas empat wilayah, yaitu:

  1. Wilayah Timur
  2. Wilayah Barat
  3. Wilayah Tengah
  4. Wilayah Selatan

Sumber: Situs Kabupaten Bogor, Wikipedia

Keunggulan

Data Wilayah

Peluang Investasi

West Java Inc

Pengembangan Taman Wisata Terpadu Tanjungsari

Terletak di Kabupaten Bogor, Taman Wisata Terpadu Tanjungsari memiliki total luas 94,4 hektare. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya lansekap dan potensi pariwisata yang baik, seperti keragaman topografi, hidrologi, flora dan

Perizinan & Pembiayaan

Berkaca dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bogor yang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan, Maka Pemerintahan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah reformasi terhadap sejumlah kebijakan. Reformasi kebijakan dimaksudkan merupakan langkah strategis dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Bogor membentuk Badan Perizinan Terpadu. Melalui Badan ini diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas. Pembentukan Badan Perizinan Terpadu diharapkan pula dapat menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Harapannya penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah ang dapat mendorong berkembangnya iklim investasi, perlu diciptakan pelayanan penanaman modal secara terpadu, kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan regional serta semakin besarnya kewenangan yang dimiliki Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor ditinjau dan disesuaikan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor).

 No  Jenis Izin/Non Izin
1  Izin Lokasi
2  Izin Peruntukan Pengguaan Tanah (IPPT)
3  Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)
4 Persetujuan Prinsip Kawasan Industri
5 Izin Usaha Kawasan Industri
6 Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
7 Izin Pemakaian Tanah Daerah MIlik Jalan (Damija)
8  Izin Gangguan (HO)
9 Tanda Daftar Usaha Parwisata (TDUP)
10  Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
11  Izin Usaha Industri
12  Tanda Daftar Industri
13  Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
 14 Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Kecil,Menengah Dan Besar
 15  Izin Perluasan Industri (IPI)
 16  Persetujuan Prinsip Industri (PPI)
 17  Izin Penyelenggaraan Reklame
 18 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil,Menengah Dan Besar
 19 Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 20  Tanda Daftar Gudang (TDG)
 21 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
22 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
23  Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
24  Izin Salon
25  Izin Laboratorium Kesehatan Swasta
26 Izin Toko Obat
27 Izin Apotek
28 Izin Klinik Kecantikan Estetika
29 Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)
30 Izin Usaha Peternakan
31 Izin Usaha Perikanan
32 Izin Usaha Obat Hewan
33 Izin Pemakaian Instalasi Penangkal Petir
34 Izin Optikal
35 Izin Klinik Radiologi
36 Izin Mendirikan Klinik
37 Izin Operasional Klinik
38 Izin Prinsip Penanaman Modal
39 Surat Keterangan Penyimpanan Barang
40 Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing
41 Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)
42 Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang
43 Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga Dan Catering
44 Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
45 Surat Izin Praktek Dokter
46 Surat Izin Praktek Apoteker
47 Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
48 Surat Izin Unit Transfusi Darah
49 Surat Izin Tenaga Kerja Kefarmasian
50 Surat Izin Praktek/ Izin Kerja Fisioterapi
51 Sertifikat Laik Sehat Hotel
52 Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang
53 Sertifikat Laik Sehat Kantin
54 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT)
55 Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon
56 Izin Pengangkutan Jenazah
57 Izin Pemesanan Kapling Makam Cadangan
58 Izin Usaha Pembangunan Atau Penembokan Makam
59 Izin Usaha Jasa Pengolahan Rumah Duka
60 Izin Usaha Pengelolaan Mobil Jenazah
61 Izin Usaha Pengelolaan Peti Jenazah
62 Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium
63 Izin Penguburan Jenazah
64 Izin Kremasi
65 Izin Tempat Penampungan TKI
66 Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus(BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta(LPPS)
67 Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Ke Luar Negeri
68 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPK Swasta)
69 Tanda Daftar Pelatihan Kerja Oleh Perusahaan
70 Izin Usaha Rumah Sakit Atau Klinik Hewan
71 Izin Praktek Dokter Hewan
72 Izin Laboratorium Kesehatan Hewan
73 Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Pertenakan
74 Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan
75 Tanda Pendaftaran Pertenakan Rakyat
76 Tanda Pendaftaran Perikanan Rakyat
77 Rekomendasi Pemasukkan Ikan Hidup
78 Rekomendasi Pendaftaran Pakan
79 Rekomendasi Pemasukkan / Pengeluaran Bibit(Doc,Straw,Bibit Ternak)
80 Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan
81 Rekomendasi Pemasukkan Produk Hewan Antar Provinsi
82 Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Antar Provinsi
83 Rekomendasi Pemasukkan Produk Hewan Antar Negara
84 Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner
85 Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan(Produsen,Importir dan Eksportir)
86 Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan
87 Rekomendasi Pemasukkan Hewan atau Ternak Antar Provinsi
88 Rekomendasi Pengeluaran Hewan atau Ternak Antar Provinsi
89 Rekomendasi Pemasukkan Hewan atau Ternak Antar Negara
90 Rekomendasi Pengeluaran Hewan atau Ternak Antar Negara
91 Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak
92 Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan
93 Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan
94 Izin Usaha Pembenihan Tanaman Pangan
95 Izin Usaha Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Pangan
96 Izin Usaha Pembenihan Hortikultural
97 Izin Usaha Pembenihan Kehutanan
98 Izin Usaha Budidaya dan Pasca Panen Hortikultural
99 Izin Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
100 Izin Usaha Perkebunan
101 Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
102 Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Pangan
103 Persetujuan Perluasan Jenis Tanaman Pangan
104 Persetujuan Penambahan Kapasitas Produk Tanaman Pangan
105 Persetujuan Perubahan Jenis Hortikultural
106 Persetujuan Perluasan Jenis Hortikultural
107 Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Hortikultural
108 Tanda Daftar Produksi Benih Hortikultural
109 Tanda Daftar Pengedar Benih Holtikultural
110 Surat Keterangan Pendaftaran Penangkar Benih Tanaman Pangan
111 Surat Keterangan Tanda Daftar Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
112 Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
113 Rekomendasi Pinjam Pakai Hewan Hutan
114 Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan
115 Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan
116 Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Perkebunan
117 Persetujuan Deversifikasi Usaha/Tanaman
118 Rekomendasi Pembuatan.Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Usaha
119 Izin Pengolahan Parkir
120 Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) Swasta
121 Izin Pendiri Sekolah Dasar(SD) Swasta
122 Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama(SMP) Swasta
123 Izin Penggabungan Sekolah (Sekolah Dasar(SD) Swasta Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta)
124 Izin Perubahan Nama Dan/Atau Bentuk Sekolah (Sekolah Dasar(SD) Swasta Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta)
125 Izin Penyelengaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
126 Izin Penyelengaraan Kursus
127 Pemekaian Air Tanah
128 Surat Izin Kerja Kesehatan
129 Pemberatas Hama
130 Izin Laboratorium Klinik Swasta

  1. PETA INVESTASI
  2. RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Sumber: BPMPTSP Kabupaten Bogor